Tetapi Viktor Laiskodat juga berharap bahwasanya WHO juga dapat berdiskusi tentang program pemerintah yang juga sebenarnya memiliki dampak baik bagi ekonomi masyarakat sekitar dalam pengembangan proyek super-destinasi yang sedang digenjot oleh pemerintah. Untuk informasi, TN Komodo berada di Labuan Bajo yang juga termasuk salah satu dari lima destinasi super prioritas (DSP) yang diumumkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
TANGGAPAN SANDIAGA UNO
Terkait hal tersebut, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno menanggapi permintaan UNESCO untuk menghentikan sementara pembangunan proyek di TN Komodo. “Saya sedang meminta minute of meeting dari UNESCO tersebut dan saya enggak ingin ‘katanya, katanya’. Tapi saya ingin melihat secara detail, riil dan membahas line by line dari diskusi yang dilakukan pada meeting yang menjadi referensi tersebut,” kata Sandiaga saat Weekly Press Briefing, Senin (2/8/2021).
Ia menambahkan, kabar yang berkembang kemungkinan sedikit berbeda dengan apa yang menjadi catatan pihaknya terhadap meeting UNESCO. “Bagi kami tentunya fokus daripada Labuan Bajo dan lima destinasi super prioritas (DSP) ini adalah menghadirkan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan lingkungan. Jadi apapun yang akan kita lakukan di Labuan Bajo itu harus berdasarkan kajian dari dampak pada lingkungan hidup,” ujarnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa penyusunan AMDAL harus dikoordinasikan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). “Pada akhirnya tujuannya juga mengarahkan kita kepada TN Komodo yang dikelola dengan penuh kehati-hatian agar biodiversity (keanekaragaman hayati), ekosistemnya tidak terganggu,” ujarnya.
