Resmi berganti nama ibukota, Thailand yang sebelumnya memiliki ibukota bernama Bangkok akhirnya mengganti nama ibukota menjadi Krung Thep Maha Nakhon. Keputusan dalam pergantian nama ini disampaikan oleh lembaga independen yang berada di bawah pengawasan Perdana Menteri Thailand pada hari Selasa kemarin (15/02/2022). Asal mula nama baru Ibukota Thailand jusa berasal dari usulan The Office of the Royal Society (ORST).
Disisi lain, Wakil Juru Bicara Pemerintah Ratchda Dhanadirek pada Rabu mengatakan, nama Krung Thep Maha Nakhon akan digunakan sebagai nama resminya dan Bangkok akan dikenali dalam tanda kurung.
Secara resmi, nama Bangkok digunakan sebagai nama ibukota Thailand baru setelah November 2001. Kata itu berasal dari wilayah lama Bangkok, yang sekarang menjadi bagian dari wilayah ibu kota ini yakni distrik Bangkok Noi dan Bangkok Yai.
For your information, ternyata nama baru ini yakni Krung Thep Maha Nakhon hanyalah kependekan. Nama asli Ibu Kota Thailand ternyata begitu panjang, yaitu Krung Thep Mahanakhon Amon Rattanakosin Mahinthara Ayuthaya Mahadilok Phop Noppharat Ratchathani Burirom Udomratchaniwet Mahasathan Amon Piman Awatan Sathit Sakkathattiya Witsanukam Prasit.
Terdiri dari 167 karakter, tak sia-sia, akhirnya ibukota Thailand itu mendapat anugerah dari Guinness World sebagai nama ibukota terpanjang sedunia. Nama tersebut berakar dari bahasa Pali dan Sansekerta yang mengandung arti yang sangat indah.
Arti nama itu adalah “ Kota para malaikat, kota besar keabadian, kota megah dari sembilan permata, tahta raja, kota istana kerajaan, rumah para dewa yang bereinkarnasi, didirikan oleh Vishvakarman atas perintah Indra.”
Sejak kantor Royal Society Thailand (ORST) mengumumkan perubahan nama resmi ibukota Thailand, dari Bangkok menjadi Krung Thep Maha Nakhon, sempat menimbulkan kekhawatiran khususnya bagi orang yang tidak fasih berbahasa Thai, baik warga lokal maupun warga asing. Meski demikian, nama resmi Bangkok, Krung Thep Maha Nakhon, masih belum berlaku efektif. Pemberlakuan ini dilakukan setelah komite yang bertugas memeriksa rancangan Undang-Undang menyetujuinya.
