Beberapa waktu lalu, Warganet diramaikan dengan langkah UNESCO yang memberikan kartu kuning untuk Geopark Kaldera Toba. Kondisi ini membuatnya berpotensi keluar dari daftar Geopark Global badan PBB tersebut jika tidak segera ditindaklanjuti.
Kartu kuning itu diberikan oleh UNESCO usai melangsungkan rapat di Maroko pada 4 dan 5 September 2023 lalu. Kartu kuning ini merupakan peringatan yang diberikan ketika UNESCO menilai badan pengelola wilayah tersebut tidak memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan. Jadi, Kaldera Toba diminta untuk segera membenahi kawasannya. Jika tidak, maka ini akan mengancam status Kaldera Toba saat validasi geopark pada 2 tahun mendatang.
Alasan Danau Toba Dapat Kartu Kuning dari UNESCO
Badan Pengelola Toba Kaldera Geopark Sumatera Utara mengungkapkan sederet alasan mengapa Kaldera Toba mendapatkan kartu kuning dari UNESCO. Kepala Badan Pengelola Toba Kaldera UNESCO Geopark Sumatera Utara, Zumri Sulthony, menyampaikan, terdapat 7 rekomendasi yang diberikan UNESCO untuk Badan Pengelola.
- Menurut hasil temuan validator, pemetaan warisan geologi di kawasan Kaldera Toba masih kurang.
- Warisan lainnya seperti warisan yang tidak diperuntukkan, warisan budaya, dan warisan tak benda juga dinilai masih kurang dan harus dilakukan pemetaannya.
- Menurut validator yang berkunjung ke kawasan Kaldera Toba, manajemen dalam hal ini Badan Pengelola kurang representative, sehingga perlu dilakukan perubahan manajemen atau reorganisasi.
- Tidak optimalnya visibilitas dengan pengadaan gerbang, monumen, dan panel interpretasi agar mempermudah pengunjung untuk menjelajahi kawasan geopark Kaldera Toba.
- Penggunaan logo-logo geopark dalam seluruh area yang ada di Kaldera Toba, misalnya di brosur, buku, maupun peta, dinilai masih perlu ditingkatkan.
- Badan Pengelola diminta untuk memperkuat kegiatan partnership, baik secara lokal, nasional, maupun internasional.
- Badan Pengelola diminta untuk melakukan penguatan komunitas terhadap jaringan ataupun perwakilan UNESCO yang ada di Indonesia maupun yang ada di Paris.
Sebagaimana diketahui, UNESCO baru-baru ini mengeluarkan yellow card atau kartu kuning kepada Badan Pengelola. Hal tersebut, membuat status Kaldera Toba sebagai Global Geopark terancam dicabut.
Status Kaldera Toba sebagai Global Geopark diperoleh sejak Juli 2020 dalam sidang ke-209 Dewan Eksekutif UNESCO bersama 15 UNESCO Global Geopark baru lainnya. Kala itu, UNESCO meyakini bahwa Kaldera Toba memiliki kaitan geologis dan warisan tradisi yang tinggi dengan masyarakat lokal, khususnya dalam hal budaya dan keanekaragaman hayati.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno merespons peringatan UNESCO dengan langkah akan melakukan sinergi dalam pengelolaan kawasan Kaldera Toba. Sandiaga menyebut peringatan itu sebagai alarm untuk pariwisata Indonesia.
Kendati demikian, menurut Sandiaga, peringatan dari UNESCO tidak berdampak pada penurunan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Danau Toba. Kemenparekraf juga masih menanti keterangan resmi dari UNESCO terkait peringatan mereka terhadap Danau Toba.
Meski demikian, Sandiaga akan memastikan bahwa komunikasi dan narasi yang keluar akan menunjukkan bahwa semua pihak–termasuk Kemenparekraf–akan serius menangani masalah ini.
